
Jasa Legal Audit (LDD)
& Kepatuhan Hukum Perusahaan
Uji tuntas hukum (Legal Due Diligence) menyeluruh oleh Auditor Hukum Bersertifikat BNSP (CLA) untuk mengamankan transaksi Merger & Akuisisi, mendeteksi liabilitas tersembunyi, dan memastikan kepatuhan regulasi korporasi Anda.
Calvin Edgar, S.H., CBLC, CLA
Certified Legal Auditor (BNSP) — Anggota Perkumpulan Auditor Hukum Nasional (PAHN).
Certified Legal Auditor Resmi
Tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan terdaftar sebagai anggota Perkumpulan Auditor Hukum Nasional (PAHN).
Metodologi Audit Terstandarisasi
Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk pemeriksaan dokumen korporasi, aset, perikatan, dan litigasi.
Pendapat Hukum Objektif & Mengikat
Menghasilkan Laporan Hasil Audit Hukum (LHAH) dan Legal Opinion yang menjadi dasar pengambilan keputusan Dewan Direksi & Investor.
Tiga Pilar Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence)
Transaksi akuisisi atau investasi tanpa audit hukum yang ketat ibarat membeli perusahaan dalam keadaan mata tertutup. Kami menelaah setiap dokumen secara forensik agar tidak ada risiko hukum yang terlewat.
Audit Anggaran Dasar, Kepemilikan Saham & Organ Perseroan
Memastikan keabsahan pendirian badan hukum, riwayat perubahan permodalan, serta kewenangan bertindak Direksi dan Dewan Komisaris.
- 01.Verifikasi pengesahan Kemenkumham (AHU), Daftar Pemegang Saham (DPS), dan Daftar Khusus
- 02.Pemeriksaan keabsahan RUPS, pengangkatan pengurus, serta potensi benturan kepentingan (conflict of interest)
- 03.Deteksi adanya pembebanan gadai saham (share pledge) atau sengketa kepemilikan saham tersembunyi
Audit Perizinan Sektoral, Harta Kekayaan & Perjanjian Material
Memetakan risiko pencabutan izin usaha, status clean-and-clear aset tanah/bangunan, serta kewajiban kontraktual terhadap pihak ketiga.
- 01.Audit kepatuhan perizinan OSS-RBA, izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), serta lisensi operasional khusus
- 02.Pemeriksaan fisik dan yuridis atas Sertifikat Hak Atas Tanah (SHGB/SHM), Hak Kekayaan Intelektual (Merek/Paten), dan armada/mesin
- 03.Telaah klausul Change of Control, pengakhiran sepihak, dan penalti pada kontrak vendor, pelanggan, serta fasilitas kredit bank
Audit Sengketa Pengadilan, Ketenagakerjaan & Kewajiban Kontinjensi
Mengungkap 'bom waktu' finansial maupun tuntutan hukum yang sedang berjalan atau berpotensi muncul pasca-akuisisi.
- 01.Penelusuran perkara perdata, pidana, TUN, Niaga (PKPU/Pailit), PHI, dan arbitrase BANI yang melibatkan perusahaan maupun pengurus
- 02.Audit kepatuhan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), struktur pesangon, dan BPJS Ketenagakerjaan
- 03.Investigasi kepatuhan khusus (Forensic Legal Audit) atas dugaan penyimpangan wewenang atau fraud internal
Laporan Audit yang Siap Digunakan untuk Keputusan Eksekutif
Kami tidak sekadar merangkum dokumen, melainkan memberikan pemeringkatan risiko (High, Medium, Low Risk) beserta solusi konkret untuk memitigasi setiap temuan sebelum akta transaksi ditandatangani.
Red-Flag Executive Report
Ringkasan eksekutif cepat yang menyoroti temuan risiko hukum fatal (deal-breakers) agar investor dapat segera menentukan kelanjutan transaksi.
Comprehensive LDD Report (LHAH)
Laporan Hasil Audit Hukum lengkap yang membedah seluruh aspek korporasi, perizinan, aset, kontrak, ketenagakerjaan, dan sengketa.
Risk Mitigation Matrix & Conditions Precedent
Daftar syarat pendahuluan (Conditions Precedent) dan jaminan ganti rugi (Indemnity Clauses) yang wajib dipenuhi pihak penjual sebelum pencairan dana.
Independent Legal Opinion
Pendapat Hukum resmi yang ditandatangani oleh Partner & Certified Legal Auditor sebagai landasan kepatuhan tata kelola (Good Corporate Governance).
Mengapa Legal Audit Berkala dan Uji Tuntas M&A Menentukan Kelangsungan Korporasi?
Dalam transaksi pengambilalihan saham (akuisisi) maupun penggabungan usaha (merger), pembeli secara hukum mengambil alih tidak hanya aset dan potensi keuntungan perusahaan target, tetapi juga seluruh beban kewajiban hukum masa lalu. Banyak investor mengalami kerugian besar pasca-akuisisi karena baru menyadari bahwa izin operasional utama perusahaan target telah kadaluarsa, tanah pabrik sedang diagunkan pada pihak ketiga, atau terdapat tunggakan hak normatif karyawan yang memicu gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.
Selain untuk kebutuhan transaksi M&A, Legal Audit Kepatuhan Tahunan (Corporate Compliance Audit) kini menjadi instrumen perlindungan vital bagi jajaran Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan prinsip Business Judgment Rule dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UU Perseroan Terbatas, Direksi dan Komisaris hanya dapat dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan apabila mereka dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melalui pemeriksaan objektif oleh Calvin Edgar, S.H., CBLC, CLA selaku Auditor Hukum Bersertifikat BNSP dan anggota Perkumpulan Auditor Hukum Nasional (PAHN), DEA & CO Attorney at Law memberikan jaminan kualitas pemeriksaan hukum berstandar nasional bagi BUMN, perusahaan terbuka, grup konglomerasi swasta, maupun modal ventura.
Pertanyaan Umum Seputar Legal Due Diligence & CLA
Kapan sebuah perusahaan wajib menggunakan jasa Certified Legal Auditor (CLA)?
Audit hukum sangat krusial ketika perusahaan hendak melakukan aksi korporasi besar seperti Merger & Akuisisi (M&A), penyertaan modal investor baru, pengajuan fasilitas kredit sindikasi perbankan, persiapan pencatatan saham (IPO), restrukturisasi grup usaha, maupun saat Dewan Komisaris mencurigai adanya ketidakpatuhan hukum atau penyimpangan internal.
Apa perbedaan antara Audit Keuangan (KAP) dengan Legal Audit (CLA)?
Akuntan Publik memeriksa kewajaran angka pada laporan keuangan historis, sedangkan Auditor Hukum (CLA) memeriksa keabsahan hukum di balik angka tersebut—misalnya apakah aset tanah yang tercatat di neraca benar-benar bebas dari sengketa/sita jaminan, apakah kontrak pendapatan utama sah dan mengikat, atau apakah perusahaan terancam denda miliaran Rupiah akibat pelanggaran izin.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses Legal Due Diligence?
Durasi bergantung pada skala entitas target dan kelengkapan ruang data (Virtual Data Room). Untuk Red-Flag Due Diligence umumnya memakan waktu 10–14 hari kerja, sedangkan Full-Scope Legal Audit memakan waktu 3 hingga 6 minggu hingga terbitnya Laporan Hasil Audit Hukum dan Legal Opinion.
Pastikan Setiap Keputusan Transaksi Dilandasi Audit Hukum yang Akurat
Hubungi tim auditor hukum kami untuk mendiskusikan ruang lingkup Legal Due Diligence (LDD) atau audit kepatuhan berkala perusahaan Anda.