
Konsultan Hukum Investasi Asing
& Penstrukturan PT PMA di Indonesia
Menerjemahkan kompleksitas regulasi penanaman modal Indonesia menjadi struktur korporasi yang aman, patuh, dan siap beroperasi bagi investor global, perusahaan multinasional, serta grup usaha Joint Venture.
Darren Andreas, S.H., M.H.
Managing Partner — Spesialis Foreign Direct Investment (FDI), Hukum Korporasi Komersial, HKI & Hukum Teknologi.
Minimum Rencana Investasi PMA
Kepatuhan struktur permodalan di luar nilai tanah & bangunan per bidang usaha KBLI 5 digit sesuai Peraturan BKPM.
Daftar Positif Investasi (DPI)
Pemetaan batasan kepemilikan saham asing (100% terbuka, kemitraan UMKM, atau batas maksimum sektoral).
Perlindungan Pemegang Saham
Perancangan Shareholders Agreement (SHA) yang mengamankan hak kendali, deviden, dan mekanisme exit investor.
Kepastian Hukum dari Tahap Pendirian Hingga Ekspansi Komersial
Kesalahan memilih kode KBLI atau menyusun perjanjian pemegang saham di awal investasi dapat menghambat izin operasional dan repatriasi modal. Kami memastikan fondasi hukum Anda kokoh sejak hari pertama.
Penstrukturan Masuk Pasar (Market Entry) & Pendirian PT PMA
Merancang kendaraan investasi yang tepat sejak hari pertama agar ekspansi bisnis Anda di Indonesia tidak terkendala regulasi sektoral di kemudian hari.
- Analisis kelayakan klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) terhadap Daftar Positif Investasi (DPI)
- Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) maupun Kantor Perwakilan Asing (KPPA / KP3A)
- Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA), NIB, Sertifikat Standar, dan izin komersial kementerian terkait
Arsitektur Joint Venture (JV) & Shareholders Agreement
Pada sektor yang mewajibkan kemitraan lokal atau aliansi strategis, perjanjian pemegang saham adalah benteng utama pencegah sengketa kendali perusahaan.
- Penyusunan dan negosiasi Joint Venture Agreement (JVA) serta Shareholders Agreement (SHA) dwibahasa (Inggris-Indonesia)
- Pengaturan mekanisme Reserved Matters, Deadlock Resolution, Drag-Along & Tag-Along Rights, serta Put/Call Option
- Perlindungan hukum dari praktik perjanjian nominee (pinjam nama saham) yang dilarang Pasal 33 UU Penanaman Modal
Akuisisi Lintas Negara, Sektor Teknologi, AI & Aset Digital
Pendampingan transaksi korporasi modern bagi perusahaan teknologi global, modal ventura, manufaktur, dan entitas ekonomi digital yang berinvestasi di Indonesia.
- Akuisisi saham perusahaan lokal oleh entitas asing (perubahan status PMDN menjadi PMA) beserta pengumuman koran & persetujuan kreditur
- Kepatuhan regulasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), AI, dan aset kripto/Bappebti-OJK
- Kepatuhan pelaporan berkala LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dan fasilitas fiskal/imigrasi (KITAS Investor)
Tahapan Terstruktur Masuk Pasar Indonesia
Kami mengintegrasikan analisis hukum korporasi dengan eksekusi perizinan yang gesit agar tim eksekutif Anda dapat berfokus penuh pada pengembangan bisnis.
Regulatory Mapping & KBLI Screening
Membedah model bisnis komersial klien dan mencocokkannya dengan regulasi kementerian teknis serta batasan kepemilikan asing terbaru.
Corporate Structuring & Drafting
Menyusun Anggaran Dasar (Articles of Association) dan perjanjian induk antar pemegang saham yang selaras dengan UU Perseroan Terbatas.
Licensing & Regulatory Clearance
Eksekusi pengesahan badan hukum di Kemenkumham (AHU), integrasi sistem OSS-RBA BKPM, hingga pembukaan rekening modal disetor.
Post-Incorporation & Retainer Counsel
Pendampingan pasca-pendirian meliputi kontrak tenaga kerja ekspatriat, sewa kawasan industri/kantor, dan kepatuhan pelaporan LKPM triwulanan.
Menavigasi Rezim Perizinan OSS-RBA dan Perlindungan Investor Asing Pasca UU Cipta Kerja
Transformasi regulasi investasi di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal telah membuka ratusan sektor industri bagi kepemilikan modal asing hingga 100%. Namun, keterbukaan ini diiringi dengan sistem pengawasan berbasis risiko (Risk-Based Approach / OSS-RBA) yang menuntut keselarasan mutlak antara Anggaran Dasar perseroan, tata ruang lokasi usaha, serta pemenuhan standar teknis kementerian.
Bagi investor asing, tantangan terbesar sering kali bukan pada saat akta pendirian ditandatangani di hadapan notaris, melainkan ketika perusahaan mulai menjalankan operasional komersial, melakukan impor barang modal, atau menghadapi perbedaan visi dengan mitra lokal dalam skema Joint Venture. Tanpa Shareholders Agreement yang merinci hak veto (reserved matters), mekanisme penunjukan direksi, dan formula valuasi saham saat terjadi deadlock, investasi bernilai puluhan miliar Rupiah dapat terhambat oleh sengketa internal.
Di bawah arahan Darren Andreas, S.H., M.H., DEA & CO Attorney at Law mendampingi korporasi lokal maupun mancanegara dalam menyusun struktur penanaman modal yang tangguh secara hukum dan lincah secara komersial—mulai dari sektor properti, infrastruktur, perdagangan besar, hingga industri teknologi kecerdasan buatan (AI) dan aset kripto.
Pertanyaan Umum Seputar PT PMA & Joint Venture
Mengapa perjanjian pinjam nama (Nominee Arrangement) sangat berbahaya bagi investor asing di Indonesia?
Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas menyatakan bahwa perjanjian yang menyatakan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain adalah batal demi hukum (null and void). Kami merancang alternatif struktur hukum yang 100% sah—seperti skema saham klasifikasi khusus (Golden/Preferred Shares) atau struktur pembiayaan yang dapat dikonversi (Convertible Loan).
Berapa modal minimum yang diwajibkan untuk mendirikan PT PMA di Indonesia?
Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021, nilai investasi minimum PT PMA adalah lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan per 5 digit KBLI per lokasi proyek, dengan modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp10.000.000.000.
Apakah DEA & CO dapat mendampingi komunikasi dalam Bahasa Inggris untuk dewan direksi di luar negeri?
Tentu. Praktik Foreign Direct Investment kami dipimpin oleh Managing Partner Darren Andreas, S.H., M.H., yang secara rutin berkoordinasi langsung dengan General Counsel, dewan direksi multinasional, serta firma hukum mitra di Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Eropa, dan Australia menggunakan dokumen hukum bilingual.
Siap Merancang Ekspansi Bisnis Anda ke Pasar Indonesia?
Konsultasikan struktur kepemilikan saham, perjanjian Joint Venture, dan perizinan PMA bersama Managing Partner kami.